Izin usaha galangan kapal: KBLI, pelaporan industri, dan apa yang belum pasti

Oleh Galangan Kapal Editorial Desk

Izin usaha galangan kapal berawal dari KBLI yang tepat. Materi pelaporan industri Kemenperin mencantumkan KBLI 30111, 30120, dan 33151 untuk galangan, dan galangan melapor melalui SIINas. Tingkat risiko per KBLI di OSS belum kami verifikasi, sehingga tidak kami tulis. Artikel ini memandu pertanyaan yang tepat untuk OSS dan dinas terkait.

Artikel ini berguna bagi dua pembaca. Yang pertama pelaku usaha yang merencanakan galangan baru. Yang kedua pemilik kapal yang ingin menyaring galangan sebelum menandatangani kontrak. Kami bukan konsultan perizinan dan bukan instansi pemerintah. Isi artikel ini adalah peta rujukan, bukan nasihat hukum.

Perizinan berusaha juga bergerak cepat. Sumber lama yang masih beredar sering menyebut peraturan yang sudah dicabut, jadi periksa tanggal rujukan apa pun yang Anda baca, termasuk artikel ini.

Apa saja KBLI galangan kapal?

Materi pelaporan industri Kemenperin mencantumkan galangan kapal dengan tiga KBLI. Pemetaan rinci tiap kode belum sepenuhnya terlihat pada cuplikan yang kami baca, sehingga kolom kedua di bawah kami tulis sesuai kekuatan sumbernya.

Ada perubahan yang perlu diperhatikan. BPS merilis tabel konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada April 2026. Bila Anda membaca panduan lama, kodenya bisa saja sudah bergeser. Periksa tabel konversi dan tampilan terbaru OSS sebelum menulis kode dalam dokumen usaha.

Membangun kapal baru dan mereparasi kapal adalah dua kegiatan berbeda. Karena itu, sebuah galangan yang mengerjakan keduanya perlu memeriksa apakah semua kegiatannya sudah tercakup. Hal yang sama berlaku bagi perusahaan yang hanya menawarkan docking, lalu suatu hari ingin menerima pesanan kapal baru.

Apa yang dilaporkan galangan lewat SIINas?

Kemenperin menggunakan pelaporan industri untuk galangan kapal. Materi itu menyebut rencana kapasitas terpasang, kebutuhan bahan baku, pembangunan, tenaga kerja, dan investasi. Bagi galangan, ini berarti data operasional perlu dicatat rapi, bukan hanya saat diminta.

• Kapasitas terpasang dan rencananya.
• Kebutuhan bahan baku.
• Kegiatan pembangunan.
• Tenaga kerja.
• Investasi.

Sumber kami tidak merinci jadwal, format, atau sanksi pelaporan. Tanyakan hal itu langsung kepada Kemenperin atau dinas perindustrian setempat, bukan kepada pihak ketiga yang menawarkan jasa. Data ini juga menarik bagi pemilik kapal, karena galangan yang tertib melapor biasanya punya catatan kapasitas yang bisa dijelaskan.

Apa yang harus dicek langsung di OSS?

Dasar hukum perizinan berbasis risiko sudah berubah. PP 28 Tahun 2025 berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP 5 Tahun 2021. Banyak artikel masih merujuk peraturan lama, jadi periksa tanggal rujukan yang Anda baca.

Tingkat risiko untuk ketiga KBLI galangan tidak kami temukan. OSS memang menampilkan informasi KBLI, tetapi cuplikan yang kami baca hanya menunjukkan angka cakupan, bukan label risiko. Karena itu kami tidak menulis apakah usaha ini berisiko rendah, menengah, atau tinggi. Gunakan pertanyaan berikut saat memeriksa di OSS:

1. Kode KBLI berapa yang berlaku untuk kegiatan saya hari ini?
2. Tingkat risiko apa yang tampil untuk skala usaha dan lokasi saya?
3. Persyaratan dasar dan perizinan berusaha apa yang diminta?
4. Apakah ada izin sektor tambahan dari Kemenhub atau instansi lain?
5. Dokumen lingkungan apa yang diperlukan?

Simpan tangkapan layar berikut tanggalnya. Hasil dari sistem resmi lebih kuat daripada ringkasan di internet, termasuk ringkasan kami.

Bagaimana dengan izin lokasi, lingkungan, dan pelabuhan?

Kami belum menemukan sumber resmi yang merinci persyaratan lokasi perairan, kesesuaian ruang, atau dokumen lingkungan khusus galangan kapal. Bagian ini sengaja berisi daftar pertanyaan, bukan jawaban. Galangan berada di tepi air, sehingga urusannya bisa menyentuh beberapa instansi sekaligus.

Jawaban bisa berbeda antardaerah. Mintalah secara tertulis, terutama bila keputusan investasi bergantung padanya. Kami juga belum memverifikasi insentif bea masuk komponen galangan, sehingga tidak kami sebutkan rujukannya di sini.

Apa payung hukum yang perlu dikenal pelaku galangan?

UU 17 Tahun 2008 mengatur angkutan di perairan, perkapalan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. UU ini telah berubah beberapa kali, antara lain melalui UU 66 Tahun 2024. PP 31 Tahun 2021 menjadi rujukan penyelenggaraan bidang pelayaran.

Perlu dicatat, kami belum memverifikasi pasal yang khusus mengatur galangan. Ringkasan di sumber resmi menyebut lingkup umum. Artinya, jangan mengutip nomor pasal dari artikel apa pun tanpa membuka naskahnya, termasuk dari artikel kami. Aturan klas dan keselamatan yang dialami galangan sehari-hari kami bahas di penjelasan BKI klasifikasi kapal.

Bagaimana pemilik kapal memakai KBLI untuk menyaring galangan?

Pemilik kapal tidak perlu menjadi ahli perizinan. Yang diperlukan hanya beberapa pemeriksaan sederhana sebelum menandatangani apa pun. Tujuannya memastikan bahwa pihak yang Anda hadapi memang badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan pekerjaan yang dipesan.

1. Minta nama badan hukum lengkap, bukan hanya nama dagang.
2. Minta nomor induk berusaha dan KBLI yang tercantum.
3. Cocokkan KBLI dengan pekerjaan, yaitu bangun baru atau reparasi.
4. Cocokkan pihak yang menandatangani kontrak dengan dokumen perusahaan.
5. Tanyakan kapal yang pernah diserahkan dan minta bukti dokumennya.

Pemeriksaan ini tidak menjamin mutu pekerjaan. Hanya saja, galangan yang tidak bisa menunjukkan dokumen dasarnya memberi Anda alasan untuk berhenti sejenak. Kriteria lain seperti fasilitas dan pengawasan ada di panduan menyaring galangan. Gambaran jumlah pelaku industri tersedia di data industri galangan nasional, dan peta wilayahnya di panduan wilayah galangan nasional.

Apa kesalahan yang sering terjadi saat mengurus izin galangan?

Berikut kesalahan yang layak dihindari, sebagai kehati-hatian umum. Pertama, memilih KBLI hanya untuk bangun baru padahal sebagian besar pendapatan nanti berasal dari reparasi. Kedua, mengikuti panduan lama yang merujuk peraturan yang sudah dicabut. Ketiga, menganggap izin dari satu instansi otomatis mencakup yang lain. Keempat, memulai pembangunan fasilitas sebelum status lokasinya jelas.

Bila ragu, libatkan konsultan hukum atau perizinan yang bisa menunjukkan dasar peraturannya. Mintalah rujukan tertulis untuk setiap persyaratan, agar Anda bisa mengeceknya sendiri.

Catat juga setiap jawaban instansi beserta tanggal dan nama kantornya. Ketika aturan berubah atau petugas berganti, catatan itu memudahkan Anda menjelaskan langkah yang sudah ditempuh. Bagi galangan yang sudah berjalan, tinjau ulang dokumen setiap kali lingkup kegiatan bertambah, misalnya dari reparasi ke pembangunan baru.

Rencanakan juga waktu untuk proses ini dalam jadwal investasi, sebab penyesuaian dokumen biasanya lebih mudah sebelum fasilitas dibangun.

Pertanyaan apa yang sering muncul tentang izin galangan kapal?

KBLI apa untuk usaha galangan kapal?

Materi pelaporan industri Kemenperin mencantumkan KBLI 30111, 30120, dan 33151. Pastikan kode dan cakupannya di OSS, karena BPS telah menerbitkan konversi ke KBLI 2025.

Berapa tingkat risiko usaha galangan kapal di OSS?

Kami belum memverifikasinya, sehingga tidak menuliskannya. Periksa langsung di OSS sesuai kegiatan, skala, dan lokasi usaha Anda, karena dasar hukumnya kini PP 28 Tahun 2025.

Apakah galangan harus melapor ke Kemenperin?

Materi Kemenperin menyebut mekanisme pelaporan industri melalui SIINas untuk galangan, termasuk kapasitas, bahan baku, tenaga kerja, dan investasi. Jadwal dan formatnya perlu ditanyakan langsung.

Apakah usaha reparasi kapal memakai KBLI yang sama?

Kode 33151 tercantum di materi Kemenperin dan biasanya dikaitkan dengan reparasi, tetapi judul resminya belum kami konfirmasi. Cek di OSS sebelum menulisnya dalam dokumen usaha.

Bisakah Galangan Kapal mengurus izin saya?

Tidak. Kami bukan konsultan perizinan. Desk kami membantu permintaan penawaran kapal dan docking, sedangkan urusan izin perlu ditangani bersama instansi atau konsultan yang berwenang.

Dari mana fakta di halaman ini berasal?

Fakta berasal dari riset Oktober sampai November 2026. Tautan di bawah disediakan agar Anda bisa memeriksanya sendiri. Peraturan dan fasilitas dapat berubah, jadi cek versi terbaru sebelum mengambil keputusan.

• Kemenperin: materi pelaporan industri galangan kapal
• OSS: konversi KBLI 30111
• BPS: tabel konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025
• PP 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko
• UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• UU 66 Tahun 2024, perubahan ketiga UU Pelayaran
• PP 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran

Bagaimana cara menghubungi desk Galangan Kapal?

Galangan Kapal adalah brand maritim spesialis di bawah Juara Holding Group, bukan konsultan perizinan. Mencari galangan dengan dokumen yang bisa diperiksa? Kirim spesifikasi kapal untuk meminta penawaran.

• WhatsApp: 6281139414563
• Email: bd@juaraholding.com
• Formulir: halaman kontak