Sertifikat kapal Indonesia: dokumen yang wajib ada setelah kapal dibangun

Oleh Galangan Kapal Editorial Desk

Sertifikat kapal Indonesia yang menjadi bukti kapal laik laut mencakup grosse akta kapal, surat tanda kebangsaan kapal, surat ukur kapal, dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku. Pendaftaran dan kebangsaan kapal diatur PM 39 Tahun 2017. Tarif pengukuran dan sertifikasi diatur PP 15 Tahun 2016, angkanya belum kami salin.

Banyak pemilik baru memikirkan dokumen ketika kapal hampir selesai. Padahal kapal yang sudah mengapung tetapi dokumennya belum lengkap tidak bisa langsung bekerja. Artikel ini memberi gambaran dokumen dan urutannya, serta menandai bagian yang belum bisa kami pastikan. Kami bukan biro jasa pengurusan dan bukan instansi pemerintah.

Dokumen apa saja yang wajib dimiliki kapal Indonesia?

Dokumen resmi Kemenhub menyebut kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut dapat dibuktikan melalui empat dokumen. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda.

Daftar ini bukan seluruh dokumen yang mungkin diperlukan. Jenis kapal, ukuran, dan penggunaannya dapat menambah kebutuhan. Kapal perikanan, misalnya, punya dokumen usaha tersendiri yang kami singgung di artikel kapal nelayan. Ketentuan pengawakan juga berlaku, tetapi rinciannya belum kami verifikasi.

Bagaimana urutan mengurus dokumen setelah kapal selesai dibangun?

Urutan umum yang kami temukan bergerak dari pengukuran ke pendaftaran. Sumber tidak merinci setiap tahap dan pejabatnya, sehingga anggaplah ini kerangka perencanaan. Konfirmasikan kepada kantor pelabuhan atau Syahbandar yang akan melayani kapal Anda.

1. Kumpulkan dokumen asal kapal dan bukti kepemilikan dari galangan.
2. Ajukan pengukuran kapal, lalu terbitkan surat ukur.
3. Daftarkan kapal dan urus grosse akta.
4. Urus surat tanda kebangsaan kapal.
5. Selesaikan pemeriksaan untuk sertifikat keselamatan, serta klas bila wajib.

Pemilik kapal sebaiknya memasukkan urutan ini dalam jadwal pembangunan. Bila kapal harus segera bekerja setelah diserahkan, urusan dokumen perlu dimulai sebelum serah terima, bukan sesudahnya. Pembagian tanggung jawabnya sebaiknya tertulis dalam kontrak pembuatan kapal. Sebelum itu, Anda juga perlu tahu tahap apa yang membuat dokumen mulai bisa disiapkan.

Siapa yang mengukur kapal dan menerbitkan surat ukur?

PM 8 Tahun 2013 menyebut pengukuran dilakukan oleh ahli ukur kapal. Peraturan itu memakai metode dalam negeri untuk kapal dengan panjang kurang dari 24 meter, dan metode internasional untuk kapal 24 meter atau lebih. Surat ukur diterbitkan untuk kapal dengan GT sekurang-kurangnya 7.

Perhatikan statusnya: peraturan itu telah dicabut oleh PM 45 Tahun 2021. Isi peraturan pengganti belum kami baca penuh, sehingga angka di atas kami tulis sebagai ketentuan peraturan lama. Cek naskah PM 45 Tahun 2021 sebelum memakainya. Pejabat penerbit surat ukur juga tidak tertulis jelas pada sumber kami, jadi tanyakan kepada kantor setempat.

Surat ukur layak diperhatikan sejak desain. GT menentukan banyak kewajiban lanjutan, termasuk apakah kapal menyentuh ambang wajib klas. Konvensi tonase IMO menghitung GT dari volume ruang tertutup, sehingga perubahan kecil pada bangunan atas bisa mengubah hasilnya.

Bagaimana cara mengurus grosse akta kapal?

PM 39 Tahun 2017 mengatur pendaftaran kapal, kebangsaan kapal, dan sistem informasi daftar kapal berbendera Indonesia. Peraturan itu mencabut PM 13 Tahun 2012. Inilah rujukan yang perlu dibaca sebelum mengurus grosse akta.

Rincian pasal tentang pejabat penerbit dan ambang GT pendaftaran tidak muncul dalam cuplikan yang kami baca, sehingga tidak kami tuliskan. Agar proses lancar, siapkan lebih dulu dokumen yang lazim diminta, lalu cocokkan dengan daftar resmi kantor pendaftaran:

• Bukti kepemilikan atau bukti pembangunan dari galangan.
• Identitas pemilik, baik perorangan maupun badan hukum.
• Surat ukur kapal.
• Dokumen lain yang diminta kantor pendaftaran.

Pastikan nama pemilik, nama kapal, dan ukuran kapal sama di semua dokumen. Perbedaan kecil yang tampak sepele bisa membuat permohonan kembali. Bila kapal dibeli dari pemilik lama, periksa riwayat pendaftarannya lebih dulu.

Apa beda pas besar, pas kecil, dan surat laut?

Ketiganya sering disebut bersama sebagai dokumen kebangsaan. PM 39 Tahun 2017 adalah rujukan yang tepat, tetapi cuplikan yang kami baca belum cukup untuk memastikan ambang GT dan pejabat penerbitnya. Karena itu kami tidak menulis batasnya.

Banyak artikel menulis ambang tersebut tanpa rujukan pasal. Bila angka itu menentukan biaya dan jadwal Anda, baca pasalnya langsung atau minta jawaban tertulis dari kantor pelayanan. Yang pasti, dokumen kebangsaan perlu dibedakan dari grosse akta dan surat ukur, karena fungsinya tidak sama.

Bagaimana dengan sertifikat keselamatan dan survei statutori?

Kapal berbendera Indonesia yang laik laut memerlukan sertifikat keselamatan yang masih berlaku. Ditjen Hubla menyebut survei tahunan, antara, dan pembaruan sebagai bagian dari kegiatan survei dan sertifikasi statutori. Sumber itu membahas kebijakan masa pandemi, sehingga kami hanya memakainya untuk memperlihatkan jenis surveinya.

Pemeriksaan keselamatan terhubung dengan docking, karena sebagian bagian kapal hanya bisa dilihat saat kapal naik dok. Susun jadwalnya bersama kalender docking agar sertifikat tidak habis saat kapal sedang dibutuhkan.

Kapal yang berklas menjalani survei klas sesuai aturan badan klasifikasinya. Survei negara dan survei klas bisa saling berkaitan, tetapi tanggung jawab dan dokumennya berbeda. Jangan menganggap sertifikat yang satu otomatis menggantikan yang lain.

Berapa biaya resmi sertifikat kapal?

Tarif penerimaan negara untuk pengukuran, pemeriksaan, dan sertifikasi diatur dalam PP 15 Tahun 2016. Daftar per jenis layanan tersedia di Simkapel. Kami belum menyalin angkanya, karena perlu dibaca langsung dari lampiran dan dicek apakah sudah ada pengganti.

Cara membacanya sederhana. Cari dulu jenis layanannya, lalu cek satuan penghitungannya, karena beberapa tarif bisa dihitung per GT atau per dokumen. Pisahkan tarif negara dari jasa pihak yang membantu mengurus. Yang pertama punya dasar peraturan, sedangkan yang kedua adalah kesepakatan dengan penyedia jasa.

Dokumen apa yang harus diminta sebelum serah terima dari galangan?

Pada saat serah terima, posisi tawar Anda masih kuat. Jangan melunasi tanpa dokumen yang disepakati. Mintalah setidaknya yang berikut, dan sesuaikan dengan kontrak.

• Surat keterangan pembangunan kapal dan identitas galangan.
• Gambar terbangun dan spesifikasi akhir.
• Sertifikat mesin, peralatan, dan material yang disepakati.
• Laporan uji coba dan daftar kekurangan yang sudah diselesaikan.
• Dokumen klas, bila kapal dibangun di bawah klas.

Daftar ini kami susun sebagai kebiasaan yang baik, bukan kutipan peraturan. Galangan yang rapi biasanya sudah menyiapkan berkas seperti ini. Saat menyaring penyedia, tanyakan juga izin usaha dan pelaporan galangan, karena dokumen asal kapal berasal dari badan usaha tersebut. Pemilik yang ingin meminta penawaran bisa memulai dari layanan desk pembuatan kapal.

Pertanyaan apa yang sering muncul tentang sertifikat kapal?

Apa saja dokumen kapal setelah dibangun?

Dokumen resmi Kemenhub menyebut grosse akta, surat tanda kebangsaan, surat ukur, dan sertifikat keselamatan yang berlaku. Dokumen lain dapat diperlukan menurut jenis dan penggunaan kapal.

Apa itu grosse akta kapal?

Grosse akta kapal adalah salah satu dokumen yang membuktikan kepemilikan kapal berbendera Indonesia. Pendaftarannya diatur dalam PM 39 Tahun 2017.

Berapa GT kapal yang mendapat surat ukur?

PM 8 Tahun 2013 menyebut GT sekurang-kurangnya 7, tetapi peraturan itu telah dicabut PM 45 Tahun 2021. Cek ketentuan dalam peraturan pengganti sebelum memakai angka ini.

Berapa biaya sertifikat kapal?

Tarif negara diatur PP 15 Tahun 2016 dan tercantum di Simkapel. Kami belum menyalin angkanya. Cari jenis layanan di sana dan cek apakah tarifnya masih berlaku.

Siapa yang harus mengurus dokumen kapal baru?

Itu tergantung kesepakatan. Tulis dalam kontrak siapa yang mengurus dan menanggung biayanya, agar tidak menjadi sengketa saat kapal hampir diserahkan.

Dari mana fakta di halaman ini berasal?

Fakta berasal dari riset Oktober sampai November 2026. Tautan di bawah disediakan agar Anda bisa memeriksanya sendiri. Peraturan dan fasilitas dapat berubah, jadi cek versi terbaru sebelum mengambil keputusan.

• JDIH Kemenhub: dokumen kapal berbendera Indonesia
• Peraturan.go.id: PM 8 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal
• Peraturan.go.id: PM 45 Tahun 2021
• IMO: konvensi pengukuran tonase kapal 1969
• Peraturan.go.id: PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal
• Ditjen Hubla: layanan sertifikasi kapal masa pandemi
• PP 15 Tahun 2016 tentang PNBP Kemenhub
• Simkapel: daftar tarif layanan kapal

Bagaimana cara menghubungi desk Galangan Kapal?

Galangan Kapal adalah brand maritim spesialis di bawah Juara Holding Group, bukan instansi pemerintah dan bukan biro jasa dokumen. Merencanakan kapal baru? Kirim data kapal untuk meminta penawaran yang mencantumkan dokumen serah terima.

• WhatsApp: 6281139414563
• Email: bd@juaraholding.com
• Formulir: halaman kontak