Asas cabotage kapal Indonesia: apa isinya dan apa artinya bagi galangan

Oleh Galangan Kapal Editorial Desk

Asas cabotage kapal dalam Pasal 8 UU 17 Tahun 2008 menetapkan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional, memakai kapal berbendera Indonesia, dan diawaki warga negara Indonesia. Hubla mencatat kapal Indonesia menyumbang 37 persen kapal ekspor-impor pada 2017 sampai 2022. Persentase TKDN kapal belum kami verifikasi.

Cabotage sering dibahas sebagai urusan perusahaan pelayaran, padahal dampaknya sampai ke galangan dan pemilik kapal baru. Bila angkutan dalam negeri harus memakai kapal berbendera Indonesia, keputusan membangun, membeli, dan mendaftarkan kapal perlu mempertimbangkan aturan ini sejak awal. Artikel ini bukan nasihat hukum.

Apa isi asas cabotage dalam UU 17 Tahun 2008?

UU 17 Tahun 2008 memuat prinsip ini untuk pemberdayaan angkutan laut nasional. Rumusan Pasal 8 mengandung tiga unsur yang harus terpenuhi bersamaan.

Ada dua batasan pada pembahasan kami. Pertama, kami belum memverifikasi bunyi pasal larangan bagi kapal asing, karena sumber yang kami baca menunjukkan ada perubahan pada Pasal 9. Kedua, UU Pelayaran telah berubah beberapa kali. UU 66 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga menyebut penerapan asas cabotage untuk keberpihakan pada angkutan laut nasional. Rincian perubahannya perlu dibaca di naskahnya.

Perubahan itu berlaku sejak 28 Oktober 2024, dengan beberapa pasal yang mulai berlaku satu tahun sesudahnya. Bila Anda menyusun dokumen hukum, gunakan naskah konsolidasi yang terbaru, bukan kutipan di internet.

Mengapa cabotage mendorong permintaan ke galangan dalam negeri?

Logikanya bisa dijelaskan tanpa angka tambahan. Bila angkutan dalam negeri harus memakai kapal berbendera Indonesia, armada itu perlu dibangun, dirawat, dan didok secara berulang. Sebagian pekerjaan bisa saja dilakukan di luar negeri, tetapi kebutuhan docking rutin menciptakan permintaan bagi fasilitas dalam negeri. Perlu dicatat, ini penalaran kami, bukan temuan studi tertentu.

Data Kemenhub menunjukkan skala kebutuhannya. Kemenhub mencatat 6.178 kapal penumpang dan 52.788 kapal barang pada 2026, serta proyeksi kebutuhan sekitar 15.105 unit kapal sampai 2029. Sekitar 5.492 unit tercatat dibangun pada 2024 sampai September 2026.

Sisi pasokan juga patut dilihat. Kompas mengutip utilisasi pembangunan kapal baru di kisaran 35 sampai 40 persen, jauh di bawah reparasi. Jadi ruang kapasitas bangun baru sebenarnya ada. Yang belum kami ketahui adalah apakah ruang itu berada di galangan dan ukuran yang tepat untuk kebutuhan tersebut. Gambaran pelaku industrinya ada di data perusahaan galangan Indonesia.

Berapa porsi kapal Indonesia dibanding kapal asing?

Ditjen Hubla mencatat bahwa pada 2017 sampai 2022 kapal berbendera Indonesia menyumbang 37 persen kapal yang melakukan kegiatan ekspor-impor di perairan Indonesia, sedangkan kapal asing 63 persen. Pada 2022, sumber yang sama menyebut 10.534 kapal berkegiatan, dan 9.458 di antaranya kapal asing.

Dua angka itu tidak boleh dicampuradukkan dengan cabotage. Cabotage mengatur angkutan dalam negeri, sedangkan data ini membahas angkutan ekspor-impor. Angka ini lebih tepat dibaca sebagai peluang di angkutan luar negeri, bukan sebagai bukti pelanggaran cabotage.

Angka 37 persen dan rincian 2022 juga tampak berbeda bila dihitung sendiri, karena periodenya tidak sama. Kami mencantumkan keduanya sesuai sumber dan tidak menggabungkannya. Bila Anda memakai angka ini untuk studi kelayakan, bacalah sumbernya agar tahu definisi yang dipakai.

Apa yang kami ketahui tentang TKDN kapal?

Kata kunci TKDN sering muncul bersama cabotage, tetapi keduanya berbeda. Cabotage mengatur siapa yang boleh mengangkut, sedangkan TKDN mengukur komponen dalam negeri. Kami belum memverifikasi persentase TKDN kapal, sehingga tidak menuliskannya.

• Yang sudah kami temukan. Kemenperin memakai pelaporan industri untuk galangan, dan dokumen docking KKP memuat istilah TKDN pada nama berkasnya.
• Yang belum kami temukan. Persentase wajib, cara menghitung untuk kapal, dan insentif tertentu.
• Kapan ini penting. Biasanya saat proyek terkait pengadaan pemerintah, dan syaratnya tertulis dalam dokumen pengadaan.

Bila proyek Anda mensyaratkan sertifikat TKDN, minta galangan menunjukkan sertifikatnya dan cek ke lembaga penerbitnya. Jangan menerima pernyataan lisan. Rujukan Inpres 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran juga sering dikutip. Kami belum membaca teksnya, sehingga isinya tidak kami rinci di sini.

Bagaimana bendera dan pendaftaran kapal bekerja?

Agar kapal bisa melayani angkutan dalam negeri, ia harus berbendera Indonesia. PM 39 Tahun 2017 mengatur pendaftaran kapal, kebangsaan kapal, dan sistem informasi daftar kapal. Urutan dokumennya kami bahas di panduan sertifikat kapal, dan kewajiban klasnya di artikel klasifikasi BKI.

Membangun di galangan dalam negeri tidak otomatis membuat kapal berbendera Indonesia. Bendera lahir dari proses pendaftaran dan kebangsaan, bukan dari lokasi pembangunan. Sebaliknya, kapal yang dibeli dari luar negeri perlu melalui proses tersendiri, yang perlu Anda tanyakan kepada otoritas terkait.

Bisakah pemilik asing memiliki kapal di Indonesia?

Pertanyaan ini sering muncul, dan kami tidak bisa menjawabnya dengan pasti. Pasal 158 UU 17 Tahun 2008 sering dikutip untuk syarat kepemilikan, tetapi bunyinya tidak tampil pada sumber yang kami baca. Karena itu, kami tidak menulis rumusan tentang warga negara, badan hukum, atau komposisi saham.

Yang kami sarankan bagi investor asing: jangan menyusun struktur kepemilikan berdasarkan artikel internet. Mintalah pendapat penasihat hukum yang membaca naskah terbaru, termasuk perubahan pada UU 66 Tahun 2024, karena sumber resmi mencatat Pasal 158A sebagai bagian perubahan itu. Tanyakan juga kaitannya dengan rencana usaha, karena mengoperasikan kapal untuk angkutan dalam negeri punya syarat pelaku usaha tersendiri.

Apa artinya bagi rencana membangun kapal berbendera Indonesia?

Bagi pemilik yang merencanakan kapal untuk angkutan dalam negeri, ada langkah sederhana yang bisa diambil lebih awal. Tetapkan dulu siapa pemilik dan operator, lalu periksa kewajiban klas, lalu susun jadwal dokumen bersama galangan. Dengan cara ini, kapal tidak selesai dibangun sebelum status hukumnya jelas.

Pilih galangan yang bisa menyediakan dokumen asal kapal secara rapi, karena dokumen itulah yang dipakai saat pendaftaran. Cara mencarinya tersedia di panduan galangan kapal di Indonesia. Gunakan kontrak untuk menegaskan siapa mengurus apa.

Bila rencana Anda masih berubah, tuliskan dulu skenario yang paling mungkin, lalu tanyakan dampaknya kepada penasihat hukum sebelum kontrak ditandatangani.

Pertanyaan apa yang sering muncul tentang asas cabotage?

Apa itu asas cabotage?

Dalam Pasal 8 UU 17 Tahun 2008, angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan kapal berbendera Indonesia dan diawaki warga negara Indonesia.

Apakah UU 66 Tahun 2024 mengubah cabotage?

Sumber resmi menyebut perubahan ketiga itu mencakup penerapan asas cabotage untuk keberpihakan pada angkutan laut nasional. Rinciannya perlu dibaca di naskah undang-undangnya.

Berapa persentase TKDN kapal?

Kami belum memverifikasinya, sehingga tidak menuliskan angka. Bila proyek Anda mensyaratkan TKDN, cek syarat di dokumen pengadaan dan minta sertifikat dari galangan.

Apakah kapal asing boleh mengangkut barang antarpulau?

Prinsip cabotage mengarah pada kapal berbendera Indonesia. Pengecualian dan ketentuan rincinya belum kami verifikasi, sehingga perlu dikonfirmasi pada peraturan terbaru dan otoritas pelayaran.

Apakah kapal buatan luar negeri bisa berbendera Indonesia?

Bendera ditentukan melalui pendaftaran dan kebangsaan kapal, bukan lokasi pembangunan. Syarat kapal impor belum kami verifikasi, jadi tanyakan kepada otoritas terkait sebelum membeli.

Dari mana fakta di halaman ini berasal?

Fakta berasal dari riset Oktober sampai November 2026. Tautan di bawah disediakan agar Anda bisa memeriksanya sendiri. Peraturan dan fasilitas dapat berubah, jadi cek versi terbaru sebelum mengambil keputusan.

• UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
• UU 66 Tahun 2024, perubahan ketiga UU Pelayaran
• Kemenhub: kolaborasi ekosistem maritim (Oktober 2026)
• Kompas: optimalisasi galangan kapal
• Ditjen Hubla: rakor angkutan laut luar negeri
• Kemenperin: materi pelaporan industri galangan kapal
• KKP: dokumen HPS docking (2026)
• Peraturan.go.id: PM 39 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal

Bagaimana cara menghubungi desk Galangan Kapal?

Galangan Kapal adalah brand maritim spesialis di bawah Juara Holding Group, bukan penasihat hukum. Merencanakan kapal berbendera Indonesia? Kirim rencana dan data kapal untuk meminta penawaran tertulis.

• WhatsApp: 6281139414563
• Email: bd@juaraholding.com
• Formulir: halaman kontak